Negeri Gunakan Data KPU untuk Kalender Vaksinasi

0
53

Laporan Kuli Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Pemerintah mau menggunakan data dari Komisi Penetapan Umum (KPU) yang telah diverifikasi, dalam pelaksanaan program vaksinasi nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Senin (25/1/2021).

Mendagri Tito mengatakan ia mengapresiasi keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menggunakan bahan penduduk usia 17 tahun keatas dari KPU sebagai basis petunjuk program vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Jubir Vaksinasi Covid-19: Menkes Upayakan Swab Antigen Bisa Dikerjakan di Puskesmas

“Awalnya data mentahnya dari Dukcapil Kemendagri dan kemudian diverifikasi sebab KPU door to door, verifikasi faktual coklit, sehingga datanya berlaku, ” kata Mendagri dalam keterangannya, Senin (25/1/2021)

Eks Kapolri itu juga meminta agar pemerintah daerah melakukan pendataan dan inventarisasi data penerima vaksin yang akan mendapatkan skala prioritas, kendati Kemenkes juga telah membuat skala preferensi.

Hal ini sehubungan dengan jumlah dosis vaksin dengan masih terbatas dan tidak menutup kebutuhan seluruh populasi di daerah, merujuk pada langkah Menkes Watak.

“Menkes sudah membuat skala prioritas, daerah pun tidak ada salah membuat skala pengutamaan by name by address, dukcapil ada data dan untuk wilayah yang diverifikasi pada Pilkada kemarin, ” jelasnya.

Adapun bagi daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, ataupun di luar 270 daerah pemangku Pilkada, data dapat diperoleh dari hasil pencocokan data pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Baca juga: Kadin Indonesia Data Pengusaha yang Berminat Vaksinasi Sendiri

Pemda pula diharapkan membuat pengaturan teknis mas vaksinasi, sebagaimana yang dilakukan pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak Desember 2020 yang lalu.

Warga diatur hari/tanggal, hingga waktu vaksinasinya. Harapannya agar program vaksinasi bisa berjalan sukses, aman, dan mampu, serta tertib.

“Pada waktu pilkada itu tidak berlaku keributan atau kekacauan di TPS karena setiap TPS sudah menyusun jam kedatangan, diatur dengan seruan datang, petugas juga tidak sungguh-sungguh capek, konstan kegiatannya, kemudian tak terjadi penumpukan massa, ” sirih Mendagri.