4 Terdakwa Kasus Korupsi L/C Import PT ASEI yang Rugikan Negeri Rp 20, 3 Milliar Dinyatakan Bersalah

0
22

Laporan Kuli Tribunnews. com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Pasal tindak pidana korupsi penjaminan Letter Of Credit (L/C) import PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) kepada PT Mega Persada Prima (MPP) telah memasuki pembacaan putusan ketua di Pengadilan Tindak Pidana Manipulasi Jakarta Pusat pada Jumat (2/10/2020).

“Sidang pembacaan putusan hakim dilaksanakan dengan virtual daripada ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rutan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Cipinang dalam rancangan mendukung upaya pemerintah menanggulangi penyaluran pandemi Covid-19, ” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Hari Setiyono dalam keterangannya, Senin (5/10/2020).

Sebagaimana diketahui, perkara ini bermula pada 2012 lalu, PT ASEI menyetujui penjaminan L/C impor bagi PT MPP selaku distributor dari celler resources Singapura untuk melaksanakan pekerjaan jasa perbaikan pesawat Sukhoi antara TNI AU.

Baca: Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Namun pada kenyataannya, surat jaminan L/C insurance tersebut terdapat PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Capital, Pte. Ltd dengan menjadi beneficiary party sehingga dengan membelanjakan barang dan berurusan dengan supplier bukan dari pihak PT MPP.

Dalam kasus itu, kerugian keuangan negara sebesar USD 1, 499, 999, 43 atau senilai Rp 20, 3 miliar. Masing-masing terdakwa dalam kasus ini adalah Perdana Putra Mohede, Danu Prihantara Nurrachman, Musa Harun Taufik dan Human Mintaraga.

Atas putusan majelis hakim tersebut, kata Hari, para tersangka menyatakan pertimbangkan selama 7 keadaan menentukan sikap menerima putusan ataupun menyatakan banding.

“Dengan selesainya proses persidangan perkara tipikor Penjaminan Letter Of Credit (L/C) Import PT Asuransi Ekspor Nusantara (ASEI) kepada PT Mega Persada Prima (MPP) dan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kiranya elok mendapat apresiasi kepada semua bagian yang terlibat dalam persidangan ini, ” ungkapnya.

Kemudian, jika tidak ada upaya asas yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum maka putusan hakim akan berkekuatan hukum lestari dan dapat dieksekusi, khususnya untuk pidana badan bagi semua Terdakwa.

Baca: Gelar Perkara Bareng Jaksa Peneliti, Polri Belum Tetapkan Tersangka Dalam Peristiwa Kebakaran Kejagung

Berikut putusan hakim terkait pasal tindak pidana korupsi penjaminan Letter Of Credit (L/C) import PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) pada PT Mega Persada Prima (MPP), sebagai berikut:

1. Terdakwa Perdana Putra Mohede (Direktur Utama PT. MPP) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primiar melanggar pasal 2 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Modifikasi Atas Undang-Undang R. I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Perkara 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dihukum dengan:

A. Pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama dalam tahanan;
B. Denda Rp. 500 juta subsidiair 3 bulan rumah;
C. Membayar uang pemangku sebesar USD. 1. 059. 043, 43 jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti dua tahun;
D. Barang Bahan berupa 1 bidang tanah dirampas untuk negara dan diperhitungkan jadi Uang Pengganti
E. Kos Perkara Rp 10. 000.

2. Terdakwa Danu Prihantara Nurrachman (Pengelola PT. Andalan Artha Advisindo Capital) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primiar melanggar pasal 2 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R. I. Cetakan 20 Tahun 2001 tentang Modifikasi Atas Undang-Undang R. I. Bagian 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Bab 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dihukum dengan:

A. Pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama dalam benduan;
B. Denda Rp. 500 juta subsidiair 3 bulan rumah;
C. Membayar uang pemangku sebesar USD 289. 156 jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti 2 tahun;
D. Barang bukti berupa 1 bidang tanah dirampas utk negara dan diperhitungkan sebagai Uang Substitusi
E. Biaya Perkara Rp 10. 000.

3. Terdakwa Musa Harun Taufik (Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) Jakarta PT. Asuransi Ekesport Indonesia / Asei ) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiair melanggar pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Mutasi Atas Undang-Undang R. I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pencetus 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dihukum dengan:
A. Pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama dalam tahanan;
B. Denda Rp. 200 juta subsidiair 2 bulan kurungan;
C. Biaya Perkara Rp 10. 000;

4. Tersangka Human Mintaraga (Kepala Bagian Underwriting Agen Utama Jakarta PT Asuransi Ekspor Indonesia / Asei (Persero), ) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan sama dengan tersebut dalam dakwaan Subsidiair menyalahi pasal 3 Nomor 31 Tarikh 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Berasaskan Undang-Undang R. I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP & dihukum dengan:
A. Pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama dalam tahanan;
B. Denda Rp 200 juta subsidiair 2 bulan kurungan;
C. Biaya Perkara Rp 10. 000.