UNDANG-UNDANG Pertahanan Pantai Milik Cina Dikecam Sebagai “Ancaman Perang”

0
370

UU Pertahanan Pantai Milik Cina Dikecam Jadi “Ancaman Perang”

Filipina mengkhawatirkan keselamatan warga negaranya, menyusul langkah Cina mengesahkan UU Pertahanan Pantai Jumat pekan cerai-berai. Berbekal UU tersebut, pasukan pembela pantai Cina diizinkan mengkaramkan kapal asing, atau menghancurkan bangunan aneh di “wilayah perairannya”.

“Hal ini dipandang sebagai kerawanan perang secara verbal bagi setiap negara yang menolak”, tulis Gajah Luar Negeri Filipina, Teodore Locsin Jr. Lewat akun Twitternya, Jumat (29/1). Jika negara lain tidak menggugat UU tersebut, maka mereka “harus tunduk terhadapnya, ” imbuh Locsin.

“Meski penyusunan Undang-undang adalah benar prerogatif sebuah negara berdaulat, kacau mengingat kawasan yang dilibatkan, ataupun Laut Cina Selatan yang terhindar dan terbuka – maka itu adalah sebuah ancaman perang secara verbal terhadap negara-negara yang menegasikan UU tersebut, ” tutur menlu Filipina itu menandaskan.

UU Pertahanan Pantai disahkan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, Jumat (22/1) pekan lalu. Pada dalamnya ditegaskan, pasukan penjaga tapal batas diwajibkan “mengambil semua langkah dengan diperlukan, termasuk penggunaan senjata, kalau kedaulatan nasional, hak dan garis yurisdiksi di laut dilanggar secara ilegal oleh organisasi atau individu asing. ”

Kejadian itu termasuk menghancurkan atau mengambil bangunan milik negara lain dengan didirikan di dalam wilayah yang diklaim sebagai milik Cina. Sebab itu UU Pertahanan Pantai dikhawatirkan bakal meningkatkan eskalasi konflik pada Laut Cina Selatan.

Sejauh ini, Filipina sudah berulangkali terlibat bentrokan dengan pasukan penjaga pantai Cina seputar wilayah teritorial di Kepulauan Spratly. Ketegangan menyusun ketika sejak beberapa tahun terakhir Cina mulai melengkapi tujuh tanah yang diklaimnya dengan sistem pertahanan peluru kendali.

Dinamika baru di Washington

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte semenjak awal berkuasa, sebenarnya mengambil kecendekiaan lunak terhadap Beijing demi melindungi kepentingan Filipina di Laut Cina Selatan. Namun menyusul pergantian kewibawaan di Washington, Manila kini menaruh harapan pada Presiden Joe Biden.

“Sebagai salah satu sekutu AS di kawasan Indo-Asia Pasifik, Filipina bisa memetik keuntungan dari strategi poros Asia yang diadopsi pemerintahan Biden, ” kata Menteri Pertahanan, Delfin Lorenzana, kepada media asing di Manila, Jumat (29/1).

Menteri Asing Negeri AS, Antony Blinken, Rabu (28/1) lalu mengatakan pihaknya akan mendukung negara-negara Asia Tenggara di dalam menghalau tekanan Cina. Dalam perundingan telepon dengan Menlu Locsin, Blinken menegaskan pentingnya kesepakatan pertahanan jarang kedua negara.

Menlu AS itu menyebutkan perjanjiannya “jelas mencakup serangan bersenjata terhadap armada bersenjata Filipina, kapal publik, ataupun pesawat udara di kawasan Pasifik, termasuk Laut Cina Selatan”. Begitu mengutip keterangan Kementerian Luar Negeri di Washington.

Walaupun demikian, keterlibatan AS dalam pertengkaran di LCS tidak serta merta membuat posisi Filipina menjadi bertambah mudah, kata Duta Besar Filipina di Washington, Jose Manuel Romualdez. “Saya khawatir kami harus lebih berhati-hati dalam berhubungan dengan ke-2 negara, ” kata dia.

“Kami tidak ingin terjebak di tengah-tengah. ”

rzn/as (ap, rtr)