Tak Ingin Ada Aturan Tumpang Tindih Jadi Alasan Golkar Belum Restui RUU Masyarakat Hukum Adat

0
178

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Fraksi Golkar belum merestui RUU Masyarakat Lembaga Adat masuk ke dalam jadwal Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Preferensi 2021.

Anggota Bagian Golkar Firman Soebagyo menjelaskan, aksi Golkar bukan sepenuhnya menolak eksistensi RUU Masyarakat Hukum Adat, namun lebih berhati-hati agar tidak tersedia aturan yang tumpang tindih ke depannya.

“Komisi III kemarin kan menganjurkan RUU KUHP, dan sedang ditata, ada tentang kedudukan masyarakat kebiasaan. Supaya tidak ada tumpang tindih dengan KUHP, maka sebaiknya menduduki KUHP disahkan, ” kata Firman saat dihubungi, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Menyuarakan juga: Legislator Golkar: Listyo Harus Jadikan Polri Sahabat Rakyat, Bukan Hal yang Menakutkan

Menurutnya, sesudah RUU KUHP disahkan perlu dilihat secara keseluruhan, apakah ada hal yang belum diakomodir terkait bangsa adat.

“Kalau belum, maka perlu dibuat undang-undang itu. Jadi supaya tidak tumpang tindih lagi, karena pemerintah bersama DPR sudah menyederhakan 84 undang-undang, yang sekarang sebagai Undang-Undang Cipta Kegiatan, ” katanya.

Baca juga: Golkar akan Fokus Tanyakan Tupoksi Kepolisian Secara Umum di Umum ke Calon Kapolri

Selain itu, kata Firman, berdasarkan pantauan di berbagai daerah, terdapat sekelompok warga yang mengaku-ngaku sebagai masyarakat adat dengan mengakui lahan.

“Dia mengucapkan masyarakat adat, begitu saya tanya ternyata dia bukan dari Kalimantan Tengah, tapi dari Kalimantan Daksina, ” ujarnya.

“Masyarakat adat itu, mereka yang betul-betul dari nenek moyangnya ada di situ. Sekarang masih ada yang tinggal di kawasan wilayah hutan, yang turun menurun. Itu kudu dilindungi, ” sambung Firman.

Baca pula: Airlangga Hartarto Minta Kader Golkar Kawal Program Vaksinasi Pemerintah

Karena itu, kata Firman, perlu ada sikap kehati-hatian dari semua pihak, apalagi dalam UU Cipta Kerja juga sudah mengakomodir kepentingan asosiasi adat.

“Undang-Undang Cipta Kegiatan juga melindungi, bahwa bagi asosiasi adat yang memang hidupnya dibanding bertani, maka batasan 5 hektar itu diberikan lahan untuk dikelola. Kalau punya ratusan hektar, namanya bukan masyarakat ada lagi, ” kata Firman.

Firman juga menyebut RUU Masyarakat Patokan Adat bukan sesuatu yang mutakhir pada saat ini, karena telah pernah diusulkan pada periode DPR 2009-2014 dan sikap pemerintah saat itu tidak setuju.

“Sikap Golkar sangat berhati-berhati terkait masalah itu, maka sekarang tersebut tinggal diputuskan di tingkat arahan DPR bersama Bamus, apakah dilanjutkan atau tidak, ” ucap Titah.

Diketahui, Baleg DPR dan pemerintah sudah menyepakati 33 daftar Prolegnas Prioritas 2021. Mulia antara lain, RUU Masyarakat Hukum Kebiasaan.