Penggolongan Skor Bulutangkis: Agripina Ajukan Banding, Ini Penjelasan PP PBSI

0
193

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Federasi bulutangkis dunia, BWF telah menjatuhkan hukuman kepada delapan pebulutangkis Indonesia yang diduga terlibat melakukan match fixing.

Tiga dari delapan olahragawan badminton Indonesia itu mendapatkan hukuman tak boleh berkegiatan atau berhubungan dengan bulutangkis seumur hidup karena mengatur orang lain untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

Baca juga: BWF Nyatakan 8 Pebulutangkis Indonesia Terlibat Pengaturan Skor serta Kasus Judi Ilegal

Sementara tersebut, lima orang lainnya diskors antara enam hingga 12 tahun & denda masing-masing antara US$ 3 ribu dan US$ 12 seperseribu.

Salah satu pemeran yang namanya masuk dari sanksi BWF, Agripina Prima Rahmanto Pamungkas langsung mengajukan banding melalui akun YouTube pribadinya.

Agripnia menyebut bahwa dirinya pada saat kejadian tepatnya 2017 silam dalam Vietnam sempat ditawari match fixing oleh seseorang bernama Hendra Tandjaya (HT) yang namanya juga meresap dalam sanksi BWF; hukuman berat.

Mengucapkan juga: Wasekjen PP PBSI: Pelaku Pengaturan Skor Bulutangkis Terima Bayaran Rp 400 Juta

Akan namun dirinya waktu itu menolak usulan dari HT.

Namun, BWF tetap mencantumkan nama Agripina dalam sanksi lantaran tidak melaporkan adanya praktik terlarang tersebut kepada BWF pada saat itu.

Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI, Edi Sukarno pun mengaku keahlian adanya pemain yang mengajukan melaksanakan.

“Yang banding tersebut Agripina, Kebetulan dia itu sejak PB Berkat Abadi di Kalimantan Selatan, itu di daerah saya, ” kata Edi saat dihubungi Tribunnews , Sabtu (9/1/2021).

Sementara tersebut, untuk soal banding yang mau ditempuh Agripina, dirinya bakal melihat dulu apakah Agripina masih terekam menjadi atlet PBSI atau tidak.

Jika masih, selanjutnya proses banding seperti apa bakal ia tanyakan lebih lanjut pada bidang luar negeri dan norma.

“Nah itu (proses banding-red) yang nanti akan awak bicarakan di bidang luar negeri dan hukum. Mungkin nanti keadaan Senin atau Selasa, nanti kira-kira akan dibicarakan dengan bidang dasar dan luar negeri, bagaimananya, ” kata Edi.

“Sebab saya juga belum tahu asas acaranya seperti apa, kalau di perkara itu ada KUHP. Kalau di olahraga ada BAORI. Zona, di kasus ini saya belum tahu hukum acaranya gimana. Sebab karena itu kami akan menimbulkan penjelasan dari bidang luar jati dan bidang hukumnya, ” pungkasnya.

Seperti diketahui, patuh BWF, sesuai Prosedur Yudisial, atlet-atlet yang telah dijatuhkan sanksi memiliki hak mengajukan banding ke Meja hijau Arbitrase Olahraga (CAS) dalam waktu 21 hari sejak pemberitahuan kesimpulan yang beralasan.