Legislator PKS Tegaskan Kasus Metode Rapid Test Bekas dalam Kualanamu Adalah Kejahatan Tinggi

0
154

Masukan Wartawan Tribunnews. com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Bagian Komisi IX DPR MENODAI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyayangkan kasus dugaan penerapan alat rapidtest bekas di konter uji antigen Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Melahirkan.

Mufida tahu semua pihak agar tidak sekali kali mengambil keuntungan ekonomi atas pandemi yang terjadi.

Karena itu, dia mendukung aparat menindak kasar semua bentuk penyalahgunaan di dalam bidang kesehatan yang terkait penanganan pandemi.

“Jangan ada komersialisasi serta jangan berbisnis dengan anak buah dalam mitigasi pandemi Covid 19, sehingga merugikan anak buah.

Baca juga: Kronologi Penggerebekan Kasus Corong Rapid Test Antigen Tanda di Bandara Kualanamu, 5 Orang Diamankan

Baca juga: Satgas Perketat Aturan Perjalanan Tiba 22 April – 24 Mei: Wajib Tunjukan PCR/Swab Antigen 1×24 Jam

Kesehatan & keselamatan rakyat adalah lebih utama, ” ujar Mufida, dalam keterangannya, Kamis (29/4/2021).

“Dugaan pidana yang terkait penanganan pandemi adalah kejahatan besar pokok kita tengah berjuang menangani ratusan juta nyawa penduduk Indonesia.

Tanpa lupa ada kasus kedok palsu, kasus mafia karantina WNA yang masuk Nusantara dan sekarang kasus rapidtest. Ini harus tegas dan cepat penanganannya, ” imbuhnya.

Mufida menyebut perlu dilakukan pengusutan secara tuntas.

Pokok kasus ini melibatkan pranata BUMN, baik dari sisi penyedia jasa uji rapidtest maupun pengelolaannya di bandara.

“Usut tuntas termasuk motif dan prospek adanya jejaring modus sebentuk. Kasus ini meresahkan sebab terjadi di konter sah bandara dan melibatkan BUMN, ” kata dia.

Mufida menekankan kejadian ini harus diungkap lekas demi memulihkan kepercayaan umum.

Terutama kepada proses uji rapidtest jadi salah satu langkah melakukan 3T yang harus langsung digencarkan sebagai upaya mengendalikan kasus positif Covid 19.

“Dalam aturan pengetatan mudik ada kondisi seluruh moda transportasi harus melalui uji rapid antigen yang hanya berlaku 1×24 jam. Bisa jadi hendak ada peningkatan tes & publik harus kembali memperoleh kepercayaan usai kasus itu, ” tegas Mufida.

“Kasus ini benar bahaya untuk akurasi hasil Testing sebagai tahap awal 3T. Jika hasil testingnya tidak akurat, maka buat trasing dan treatment bisa terjadi salah langkah, ” ungkapnya.