Ahli Hukum Nilai Amendemen Perpanjangan Presiden 3 Periode Bisa Terjadi, Ini Alasannya

0
30

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta bangsa tak menganggap remeh isu perpanjangan masa jabatan kepala tiga periode.

Menurut Bivitri, isu tersebut bisa saja terwujud, dilakukan para politisi melalui proses amendemen UUD 1945.

Situasi itu disampaikannya dalam diskusi maya bertajuk ‘Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Kedudukan Presiden’, Minggu (27/6/2021).

“Kelihatannya mungkin sulit tapi dengan aktor kebijakan yang sekarang, walaupun tak semuanya tapi sebagian tinggi bagian dari oligarki serta enggak punya etik & prinsip jadi itu tak sulit. Begitu masuk acara sepertiga kita bisa sejumlah selamat tinggal pada demokrasi kita, ” kata Bivitri.

Secara kaidah tata negara, Bivitri menguatkan isu amendemen perpanjangan periode jabat presiden sangat tak berdasar dan mudah dikritik dengan pengetahuan dan data.

Baca juga: Wacana Presiden 3 Periode, Pakar Hukum Singgung Oligarki Elite Politik Ingin Menyimpan Kekuasaan

Namun masalahnya, Bivitri melihat kecenderungan masyarakat Indonesia kerap lebih mempercayai pendengar ketimbang pengetahuan dan data.

Di sisi asing, secara matematis, komposisi kelompok politik di Parlemen betul memungkinkan amendemen itu terjadi.

Tetapi menurutnya, amendemen bukan soal hitung-hitungan matematis, melainkan soal kebijakan.

“Dalam dataran rendah politik formal semua mampu terjadi, Undang-Undang Cipta Kerja dan Revisi UU KPK dengan aktor politik dengan ada sekarang gitu, ” ujarnya.

“Jadi isu amendemen perpanjangan era jabatan dan sebagainya tidak bisa dianggap remeh, ” pungkasnya.