Satgas Minta Pemda Peka Membaca Tren Kasus Covid-19Â

0
33

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pengetatan aktivitas masyarakat jadi upaya pengendalian kasus Covid-19 yang trennya terus menikmati peningkatan pasca libur Idul Fitri.

Kelakuan ini tertuang dalam Arahan Menteri Dalam Negeri Bagian 14 tahun 2021.

Pengetatan tersebut dibagi berdasarkan zonasi risiko tingkat kabupaten/kota.

Koordinator Tim Spesialis dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan zonasi kabupaten/kota bersifat dinamis sehingga menjelma sebuah kewajiban Pemerintah Kawasan (Pemda) untuk memantau secara berkala pergerakan (tren) zonasi ini.

“Pemerintah Daerah harus lebih peka dalam membaca data tren zonasi di wilayahnya. Kalau lebih dari seminggu zonasi masih tetap di zona oranye atau merah, oleh sebab itu upaya penanganan seperti PPKM Mikro harus dievaluasi, ” kata Wiku dalam siaran persnya, Rabu (23/6/2021).

Mengaji juga: Anggota DPR yang Terpapar Covid-19 Terus Bertambah, Kini Menjelma 17 Orang

Dengan seperti tersebut diharapkan dapat melatih kepandaian daerah untuk menjalankan jalan gas-rem yang baik, berdasarkan sensitivitas yang tinggi terhadap kondisi kasus Covid-19.

Tak hanya tersebut, pemerintah juga terus memotivasi optimalisasi PPKM Mikro & fungsi posko.

Pada prinsipnya, kata Wiku, ketika suatu kabupaten/kota diinstruksikan oleh pemerintah provinsi buat menjalankan PPKM Kabupaten/Kota, maka secara otomatis seluruh desa/kelurahan yang ada di bawahnya menjalankan PPKM Mikro.

Baik PPKM Kab/Kota maupun PPKM Mikro sama-sama merupakan upaya pengendalian.

“Hal yang memisahkan adalah PPKM Kab/Kota berniat untuk memonitor sektor-sektor gede seperti restoran, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sektor yang lain, termasuk memonitor implementasi PPKM Mikro. Sedangkan PPKM Mikro berfungsi secara spesifik buat mengawasi kegiatan di bangsa yang umumnya sulit buat dikendalikan, ” papar Wiku.

Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan pencegahan lonjakan kasus melalui Tulisan Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB.

Menggunakan ini, pemerintah memutuskan 3 perubahan ketetapan hari libur nasional, yaitu Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW masing-masing dimundurkan 1 hari menjadi Rabu, 11 Agustus 2021 dan Rabu, 20 Oktober 2021, serta peniadaan Terlanjur Bersama Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021.

Satgas menekankan, ketetapan ini bukan untuk melanggar hak pekerja, namun semata-mata sebagai bentuk antisipatif peluang lonjakan kasus sesudah periode libur panjang.

“Saya perlu tekankan di sini bahwa kebijakan negeri dalam menggeser hari libur merupakan upaya untuk menghalangi terjadinya lonjakan kasus pasca libur panjang” pungkasnya.