Taufik Basari Menyayangkan Pemerintah ‘Vote No’ untuk R2P & Pencegahan Genosida

0
48

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengkritik sikap Indonesia yang memberikan suara ‘No’ tentang tanggung jawab untuk menangani dan mencegah genosida, pidana perang, pembantaian etnis, serta kejahatan terhadap kemanusiaan di Sidang Umum PBB, Selasa (18/5/2021) lalu.

Taufik mengatakan sikap dengan diambil pemerintah RI menunjukkan kurangnya komitmen Indonesia buat secara terus menerus serta bersama-sama dengan bangsa asing menghapuskan praktik kejahatan kemanusiaan dan genosida.

“Sangat menyayangkan sikap pemerintah untuk resolusi PBB ini. Indonesia dengan harusnya secara konsisten serta penuh mendukung penghapusan manifestasi kejahatan kemanusiaan dan genosida, malah memilih untuk ‘Vote No’ bersama dengan 14 negara lainnya” ujar Taufik, kepada wartawan, Jumat (21/5/2021).

“Di kala lampau, Indonesia menjadi salah satu lokomotif gerakan ijmal menentang kolonialisme. Kini dinamika dan tantangan telah bertukar, di mana salah satu bentuk penindasan hadir, salah satunya, dalam wujud kejahatan terhadap kemanusiaan. ‘Vote No’ pada Resolusi R2P ini ialah kesempatan yang terlewatkan untuk Indonesia untuk menjadi dengan terdepan menyuarakan penolakannya kepada kejahatan kemanusiaan, ” imbuhnya.

Taufik membaca, R2P adalah prinsip di hukum internasional yang menguatkan PBB dan negara anggotanya dapat merespon kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, pembersihan etnis, maupun genosida, dan menolong PBB untuk mengembangkan deteksi dini mencegah meluasnya kejahatan-kejahatan tersebut.

Baca juga: Kemlu Jawab Cabang Siur ‘Vote No’ Nusantara di Sidang PBB Terkait Genosida dan R2P

Di tingkatan global, lanjut politikus Nasdem itu, R2P adalah cerminan tanggung jawab kolektif masyarakat internasional untuk menggunakan sumber daya diplomatik dan humanitariannya agar dapat menghindari memburuknya krisis kemanusiaan, selaras dengan Piagam PBB.

Taufik menegaskan bahwa di dalam konteks Indonesia, R2P serupa senafas dengan Mukadimah UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk aktif melindungi ketertiban dan perdamaian dunia.

Menurutnya, voting ‘Yes’ di Resolusi R2P ini akan semakin menyungguhkan komitmen politik Indonesia pada penghormatan HAM dan propaganda perdamaian dunia sebagai fondasi masyarakat internasional yang benar dan sejahtera.

Meski juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan bahwa sikap RI dalam pernyataan ini tidak menentang isu atau konsep R2P-nya namun hanya persoalan teknis terkait agenda, Taufik justru menilai dalih prosedural itu hendaknya tidak menghalangi sikap RI jika memang sungguh-sungguh mengangkat substansi R2P.

Menurutnya hal ini malah akan menyulitkan ketika Indonesia ingin melakukan diplomasi perdamaian seperti berperan aktif pada persoalan Palestina dan Israel.

“Langkah tersebut justru malah mengikis pengesahan moral maupun standing kepemimpinan Indonesia di arena ijmal untuk memperjuangkan agenda hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Indonesia harus menunjukkan komitmennya secara terang serta serius terhadap penegakan serta perlindungan HAM, baik dalam maupun di luar jati sebagaimana dapat tercermin di politik diplomasinya, ” introduksi Taufik.

Ada 115 negara yang memvoting ‘Yes’ untuk resolusi PBB ini, sementara 15 negeri lainnya memilih ‘vote no’.

Adapun 15 negara yang memilih ‘No’ adalah Korea Utara, Kyrgyztan, Nicaragua, Zimbabwe, Venezuela, Indonesia, Burundi, Belarus, Eritrea, Bolivia, Rusia, China, Mesir, Kuba, dan Suriah.