Belum Dapat THR? Segera Laporkan ke Posko THR Terdekat

0
57

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Jelang Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menodong pekerja maupun buruh segera melaporkan pelanggaran terkait Tumpuan Hari Raya (THR) keyakinan ke Posko THR terdekat yang disiapkan Kemnaker maupun Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

Permintaan ini disampaikan Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi agar pekerja/buruh mendapatkan haknya, karena THR merupakan perolehan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“Para praktisi yang merasa tidak memperoleh THR sesuai dengan ketentuan dapat segera melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Pada setiap permasalahan pasti kami tindaklanjuti dan mencari solusi dengan terbaik bagi pekerja maupun pengusaha, ” kata Sekjen Kemnaker Anwar dalam keterangannya, Minggu (9/5/2021).

Buruh pangkalan meminta pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Teluk Lalong Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah bertanggung jawab atas dugaan penggelapan dana THR sebesar Rp 239 juta. (Asnawi Zikri/Tribun Palu)

Anwar mengatakan para pekerja/buruh yang memiliki permasalahan terkait pembayaran THR, dapat cepat melaporkan dan mengadukan ke posko-posko THR terdekat yang dibentuk pemerintah di level pusat maupun daerah.

Pemerintah telah menyusun posko-posko THR di level pusat dan posko THR di tingkat daerah dengan tersebar 34 provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Nusantara.

Posko didirikan untuk memberikan pelayanan bahan, konsultasi, dan pengaduan pada pelaksanaan pembayaran THR.

“Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan wujud fasilitas pemerintah agar sah pekerja atau buruh buat mendapatkan THR keagamaan betul-betul bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada, ” sebutan Sekjen Anwar.

Baca pula: Jeritan Konsumen di Bekasi, Uang Tabungan Paket Lebaran Nyaris Rp 1 Miliar Tak Lekas Cair

Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan tercatat ada 1. 860 laporan yang masuk pada Posko THR selama kurun waktu 20 April s. d 7 Mei 2021.

Jumlah itu terdiri dari 684 konsultasi THR dan 1, 176 pengaduan THR.

Anwar mengatakan saat ini pihaknya di Kemnaker langsung memilah dan menyortir kebulatan setiap data pengaduan dengan masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya.

“Kami juga terus berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja dalam daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR, ” kata pendahuluan Sekjen Anwar.

Baca selalu: Bukan Saja di Darat, Pemudik Naik Kapal Nelayan Juga Diminta Putar Balik, Bahkan Tersedia yang Coba Kabur

Ada bervariasi kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, pabrik makanan dan minuman, dll.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kemufakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak sanggup karena terdampak pandemi COVID-19.