Polri Dukung Penuh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara & Aset BLBI

0
19

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Polri mengaku siap mendukung Satgas Penanganan Benar Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dibentuk pemerintah.

“Bahwa sesuai dengan keputusan presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas penanganan hak tagih negara dana BLBI 6 April 2021, Polri siap menolong sepenuhnya Satgas BLBI ini, ” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Ia menyampaikan pihaknya akan membantu mempercepat pemulihan hak tagih dan kekayaan BLBI yang diberikan tenggat waktu hingga 2023.

Membaca juga: ICW: Satgas BLBI Gimik Negeri Usai Penghentian Kasus Sjamsul Nursalim

“Polri tentunya akan datang sebagai bagian dari pengelola yang memberikan arahan pada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan dan pemulihan sah tagih negara dan kekayaan BLBI, ” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly meyakini, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI mau bekerja optimal hingga tenggat waktu 2023.

Menurut Yasonna, Tim Satgas BLBI akan segera mengatur skala prioritas untuk mengikat target yang harus dicapai.

Baca juga: Mahfud MD: Nanti Kita Beritahu Siapa Saja Obligor BLBI yang Sudah Lunas

“Kita akan memetakan skala prioritas, tagihan-tagihan, kemudian Satgas BLBI diberi waktu sampai 2023 untuk bekerja, ” prawacana Yasonna, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Satgas BLBI diciptakan setelah Mahkamah Agung tak memutuskan masalah ini jadi perkara pidana, dan Persen Pemberantasan Korupsi (KPK) membuahkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Penuntutan urusan korupsi BLBI pada 1 April 2021.

Dua orang yang menyandang status tersangka di kejadian ini adalah Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas BLBI, ICW: Semacam Proses Cuci Tangan atas Revisi UU KPK

Berdasarkan hasil penghitungan terkini yang dilakukan Kementerian Keuangan, sesuai perkembangan kurs, pergerakan saham, nilai properti yang dijaminkan per hari ini, total aset hak tagih BLBI mencapai Rp110 triliun.

Menurut Yasonna, daripada jumlah Rp110 triliun itu, terdapat enam macam bentuk aset hak tagih BLBI, di antaranya kredit properti, rekening uang asing beserta saham.

Berarakan ada juga 12 kompleksitas persoalan penagihan, di antaranya seperti jaminan yang digugat pihak ketiga dan asing sebagainya.

”Saya yakin Satgas Penanganan Sah Tagih Dana BLBI bisa bekerja optimal, bisa kita lakukan sesuai target, ” kata Yasonna.