KSP Minta Hentikan Wacana Posisi Presiden 3 Periode

0
88

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA semrawut Beberapa hari itu di masyarakat berkembang rumor bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan masa jabatan Pemimpin 3 (Tiga) periode meniti amandemen UUD 1945.

Isu itu berkembang sedemikian rupa yang kemudian memicu kontroversi ditengah kelompok.

Terkait isu tersebut, Deputi V Kantor Staf Kepala Jaleswari Pramodhawardani menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki hasrat sedikit pun untuk masa jabatan pemimpin 3 (Tiga) periode.

Menangkap juga: Jokowi Tak Niat Presiden 3 Periode, Jenderal Purnawirawan Ini Pernah Usul ke MPR Jabatan 8 Tahun

“Presiden sampai dengan saat ini sedang memegang komitmen reformasi mengenai pembatasan periode masa kedudukan presiden 2 (dua) kurun, ” kata Jaleswari di dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/3/2021).

Jaleswari memasukkan, komitmen tersebut telah ditegaskan oleh Presiden jauh-jauh keadaan.

Pada 2 Desember 2019, presiden menegaskan bahwa ide masa jabatan presiden 3 (tiga) kurun merupakan isu yang dihembuskan untuk menampar muka presiden, mencari muka presiden serta menjerumuskan presiden.

Wacana masa jabatan pemimpin 3 (tiga) periode ini sesungguhnya sudah muncul semenjak periode kedua Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca serupa: Tolak Dialog Jabatan Presiden 3 Era, HNW: Tidak Ada Agenda MPR untuk Itu

Wacana itu kini dihembuskan oleh kira-kira pihak dengan agenda tersembunyi, yang pada intinya mau menjerumuskan presiden.

“Pihak-pihak ini ingin mengusik stabilitas politik dan membelok konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi Covid-19, perbaikan ekonomi dan kerja-kerja pendirian lainnya, ” tegasnya.

Ia pun memastikan, Presiden berkomitmen merawat warisan reformasi.

“Hentikan menghembuskan wacana bahwa Kepala Joko Widodo menghendaki amandemen UUD 1945 untuk kala jabatan 3 (tiga) periode). Jangan mengganggu ketenangan masyarakat dengan agenda yang terpendam, ” jelasnya.