Sengketa Pilbup Padang Pariaman: Pemohon Dalilkan Keberpihakan KPU dan Bawaslu Terhadap Petahana

0
25

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Bagian calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tri Suryadi-Taslim beralasan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman terhadap paslon nomor urut 1 yang merupakan petahana sebagai pasal adanya perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Padang Pariaman.

Di permohonan Nomor 98/PHP. BUP XIX/2021 tersebut, Zulbahri menyampaikan perselisihan terjadi karena adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh paslon cetakan urut 1 tersebut oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

Baca juga: Draf RUU Pemilu Cantumkan Jadwal Pilkada 2022, Perludem: Kami Dukung Normalisasi Rencana Pilkada

Zulbahri menjelaskan bentuk keberpihakan tersebut antara lain adanya pembiaran terhadap pihak paslon 01 dengan diduga memanfaatkan Dana Alokasi Istimewa pada APBD sebesar Rp 644 juta untuk kepentingan kampanye & mempengaruhi pemilih.

Selain itu, ia juga menyebutkan tidak adanya penyertaan lambang partai pengusung terhadap alat peraga yang dicetak oleh KPU.

Dia melanjutikan, Bawaslu Padang Pariaman juga diduga sengaja mendatangi dan mengamang para ulama yang ada pada Pondok Pesantren.

Baca juga: Komisi II DPR Beri Penjelasan Soal Jadwal Pilkada 2022 & 2023 dalam Draf RUU Pemilu

Selain itu, kata dia, Bawaslu Padang Pariaman juga melalukan kerja bersama dengan Ormas Pemuda Pancasila sementara ormas tersebut telah memberikan dukungan politik kepada paslon nomor urut satu.

Hal tersebut sebagaimana dibacakan Kuasa Hukum pemohon, Zulbahri, dalam sidang Perselihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (26/1/2021).

“Dengan begitu menurut hemat kami kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pihak 01 dalam perkara ini telah menutup apa yang dinamakan terstruktur, sistematis, dan masif, ” kata Zulbahri.

Zulbahri menjelaskan pihaknya telah menyurati pihak terkait soal pelanggaran tersebut.