Inspeksi Litbang Kompas: 67, 9% Responden Usia 17-30 Tahun Menolak Praktik Politik Dinasti

0
59

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Hasil survei Litbang Kompas melanda politik dinasti di Pilkada 2020 menunjukkan, sebanyak 60, 8 persen responden gerah dengan praktik kebijakan dinasti.

Survei itu dilakukan melalui telepon pada 27 hingga 29 Juli 2020.

Terdapat 553 responden yang berusia minimal 17 tahun sejak 145 kabupaten/kota di 34 daerah.

Nirpencuplikan atau margin of error studi ini sekitar 4, 17 tip.

Hasil survei pula menunjukkan, sebanyak 28, 2 komisi responden menilai praktik politik kerabat sebagai praktik yang wajar berlaku dan bagian dari proses demokrasi.

Baca: Nagara Institute Kritisi Fenomena Dinasti Kebijakan di Indonesia

Lalu, sebanyak 11 persen responden tidak tahu tentang politik wangsa.

Hasil survei ini juga menunjukkan, dari kalangan muda atau kelompok usia 17-30 tahun sebanyak 67, 9 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk.

Namun, kelompok usia diatas 50 tahun sebanyak 47, 3 persen menghargai praktik politik dinasti sebagai manifestasi yang buruk.

Tetapi, sebanyak 34, 4 persen menghargai praktik politik dinasti sebagai manifestasi yang wajar terjadi atau cantik.

Bertambah lanjut, anggapan negatif dari kebijakan dinasti ini muncul berkaitan erat dengan para bakal calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2020 yang dinilai mengandalkan relasi dengan keluarga pejabat.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 36 persen responden menganggap keluarga penguasa yang maju dalam Pilkada 2020 hanya mengandalkan faktor keluarga.

Sedangkan, 34, 4 tip responden menilai, keluarga pejabat yang maju di Pilkada 2020 mempunyai kapasitas sehingga tidak hanya mengandalkan kedekatan dengan pejabat publik.

Artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul “Survei Litbang Kompas: 60, 8 Persen Responden Gerah dengan Pengerjaan Politik Dinasti”