Ombudsman RI Menyayangkan Sikap DKPP Terkait Pemberhentian Eks Komisioner KPU Evi Novida

0
98

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyayangkan dan kecewa atas sikap dari Jawatan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) zaman diminta penjelasan atau klarifikasinya mencuaikan surat Ketua Ombudsman Nomor B/577/LM. 15-K1/0108. 2020/IV/2020 mengenai dugaan penyimpangan prosedur oleh DKPP RI terpaut proses pemberhentian Mantan Komisioner Persen Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal enam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman berhak meminta penjelasan kepada terlapor mengenai permasalahan yang dilaporkan dan telah dinyatakan ditangani oleh Ombudsman RI.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala yang menangani laporan Mantan Komisioner KPU tersebut menjelaskan, Evi Novida melaporkan dugaan penyimpangan prosedur sebab DKPP RI terkait proses pemberhentian dirinya.

Hal yang menjadi keberatan Pelapor adalah kalau berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Tanda Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, kerap pleno putusan dilakukan secara mati oleh tujuh Anggota DKPP melainkan dalam keadaan tertentu dihadiri menyesatkan sedikit lima orang anggota DKPP.

Baca: Mauro Icardi Memang Sudah Setahun Berantakan Ingin Dilepas Inter Milan logat Giuseppe Bergomi

Baca: Jon Jones Minta Bayaran Tinggi Saat Ingin Terbang Kelas di Arena UFC

“Sedangkan terhadap dakwaan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut, rapat lengkap putusan tanggal 10 Maret 2020 hanya dihadiri 4 orang Bagian DKPP, ” kata Adrianus Meliala, di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Selain itu, berdasarkan Bab 32 ayat (10) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, penjagaan dugaan pelanggaran kode etik dilaksanakan dengan menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor.

“Namun dalam hal ini, Pelapor merasa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan penjelasan atau melakukan pembelaan muncul, ” tambahnya.

Taat Adrianus, setelah beberapa lama menduduki, Ombudsman RI menerima tanggapan DKPP melalui surat nomor 045/K. DKPP/SEt-04/IV/2020, 29 April 2020.

Namun dalam surat tersebut bagian DKPP menyatakan tidak tepat untuk menjelaskan kembali perkara yang telah diperiksa dan diputus.

Hal tersebut untuk menghindari bervariasi kemungkinan tafsir dan dapat melahirkan ketidakpastian Putusan.

Terpaut hal tersebut, jajaran Ombudsman MENODAI telah mengupayakan tanggapan langsung dibanding DKPP melalui video conference, tetapi tidak mendapat respon yang cara dari pihak DKPP. Ia biar menyayangkan sikap DKPP tersebut.

“DKPP selalu berdalih dan berlindung pada Pasal 112 bagian (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mana putusan DKPP bersifat final serta mengikat, ” tegas Adrianus.

Sebagai informasi, laporan Evi Novida di Ombudsman RI terdesak dihentikan dan ditutup karena saat ini terhadap substansi permasalahan dengan dilaporkan telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Gugatan kepada Presiden Republik Indonesia itu didaftarkan dengan Nomor Perkara: 82/G/2020/PTUN. JKT pada tanggal 17 April 2020.