Home Blog

Itu Bedanya New Normal dan Herd Immunity

0

KOMPAS. TV kepala Konsep New Normal sedang didengungkan pemerintah meski hasil evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB belum keluar.

Gagasan tatanan New Biasa juga semakin mencuat meski kurva pamflet virus corona atau Covid-19 di Indonesia tak kunjung landai.

Lalu, apa beda New Normal dan Herd Immunity? Teks sebaiknya New Normal dilakukan dan barang apa risikonya jika gagal?

Sementara itu, pemerintah juga mau membuka rumah ibadah secara berantara menyusul kebijakan memasuki tatanan New Normal.

Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah masjid warga telah boleh menggelar shalat berjemaah dengan protokol kesehatan cegah corona yang mesti dipatuhi.

Tak sembarang rumah ibadah bisa menggelar ibadah berjemaah.

Banyak detail yang mesti dipenuhi, salah satunya mendapat rekomendasi dari camat yang memang daerahnya sudah aman.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari bermacam-macam daerah di Indonesia.

Penyelewengan Dana PKH Warga | Bansos Harapan, Bansos Salah Sasaran awut-awutan BERKAS KOMPAS (Bag3)

0

Negara menyiapkan jaring pengaman sosial demi mengatasi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satunya dengan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak corona.

Namun, masalah pendataan di lapangan menjadi musabab kistruh penyaluran bansos di sebanyak daerah, seperti terjadi Kab. Merangin, Jambi; Kabupaten Subang; dan DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos sebanyak dua tahap, sementara Kemensos selalu telah menggulirkan bansos dari negeri pusat. Meski demikian, Sejumlah masyarakat masih belum menerima bansos, cantik dari pemerintah daerah maupun negeri pusat.

Demi menjaga rakyat dari keterpurukan ekonomi, negara mengucurkan bantuan sosial (bansos). Sayang, carut marut pendataan masih terjadi sehingga warga yang tak berhak justru menjadi penyambut bansos Covid-19.

Lupa satunya dialami sejumlah warga penyambut Program Keluarga Harapan (PKH), yakni bansos reguler pemerintah, di Tanah air Cimahi. Warga memilih mengembalikan bansos Covid-19 agar tak diminta mundur dari program PKH.

Pasalnya, warga bukan penerima PKH menjadi salah satu persyaratan penerima bansos Covid-19 di Jawa Barat. Sementara itu, pemerintah pusat menganggarkan total dana Rp 110 triliun bagi jaminan sosial warga terdampak Covid-19.

Pemerintah melakukan Program Keluarga Harapan (PKH) semenjak tahun 2007. PKH menjadi lengah satu jaminan sosial di sedang pandemi corona. Ini merupakan bansos bersyarat bagi keluarga miskin yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tujuan utamanya yakni menurunkan angka kemiskinan di Nusantara. Namun, potensi penyelewengan dana PKH justru ditemukab dalam penyalurannya. Tim Berkas Kompas menemukan dugaan penyelewengan dana yang dialami ratusan awak suatu desa di Kabupaten Tangerang.

Hal ini tampak dari penahanan buku tabungan & ATM warga penerima manfaat sebab oknum. Saat transaksi pada tampang tabungan dicetak, warga menyadari sebesar uang yang ditarik dari rekening tak pernah diterima mereka.

#BerkasKompas #Bansos #Corona

Pustaka Masuk Sekolah Menurut Menteri Pelajaran? Nadiem Makariem Tunggu Keputusan Rangkai Tugas

0

TRIBUNNEWS. COM – Kapan siswa tiba masuk sekolah kembali seperti pelik, menurut Menteri Pendidikan?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersiap untuk memulai kembali pembelajaran sekolah.

Namun, jadwal dimulainya sekolah dari Kemendikbud sepenuhnya menunggu pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Bahkan, Kemendikbud siap dengan segala skenario mulai kembali pembelajaran sekolah.

Hal itu ditegaskan sebab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam Rapat Kegiatan secara telekonferensi dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Rabu (20/5/2020) seperti dikutip dari laman Kemendikbud.

Menangkap: Nadiem Makarim Siapkan Skenario Rancangan Masuk Sekolah Tahun Ajaran Pertama, Namun Tetap Tunggu Aman

“Harus diketahui bahwa Kemendikbud sudah siap dengan seluruh skenario, ” ucpanya.

“Kami sudah ada berbagai ragam, tapi tentunya keputusan itu ada di dalam Gugus Tugas, bukan Kemendikbud sendiri, jadi, kami yang akan mengeksekusi dan mengoordinasikan, ” papar Menteri Nadiem.

Kapan maka Format?

Selanjutnya Mendikbud menyatakan, keputusan mengenai waktu dan metode pembelajaran juga atas petunjuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

“Tapi keputusan surat, dengan format apa, dan serupa apa, karena ini melibatkan faktor kesehatan, bukan hanya pendidikan, tersebut masih di Gugus Tugas, ” paparnya.

Banjir Samarinda Meluas, Wali Kota Tetapkan Status Tanggap Darurat!

0

SAMARINDA, KOMPAS. TV – Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menetapkan kedudukan tanggap darurat bencana banjir, semasa 14 hari, karena telah berkembang ke empat kecamatan.

Setelah diumumkannya status tanggap kritis, pemerintah setempat segera membangun posko, di setiap kecamatan yang terdampak banjir.

Posko yang dibangun adalah posko kesehatan, bagian umum dan pengungsian.

Banjir setinggi 2 meter, yang merendam ribuan panti, membuat banyak warga harus dievakuasi.

Tim SAR gabungan, membantu evakuasi korban banjir.

Banjir ini terjadi, kausa hujan yang turun jumat cerai-berai, dengan intensitas tinggi.

Ditambah air pasang sungai mahakam, yang mencapai ketinggian 2 meter.

Hal ini membuahkan anak sungai karang mumus, tidak mampu menampung debit air, dan meluap.

Selain mengungsikan warga, tim sar gabungan serupa membagikan ratusan nasi bungkus, bagi warga yang memilih untuk tetap bertahan di rumah.

Banjir besar di kota samarinda selama 4 hari ini, telah merendam ribuan rumah di 10 kelurahan dan 4 kecamatan, secara lebih dari 27 ribu masyarakat terdampak.

KemenPUPR Apresiasi Warga yang Tidak Kembali Kampung Lewat Lagu

0

Laporan Wartawan Tribunnews Malvyandie Haryadi

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA awut-awutan Berbagai upaya dilakukan pemerintah biar warga tidak mudik ke negeri halaman di Lebaran tahun tersebut, guna memutus mata rantai penyaluran covid-19 (korona).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Kaum (PUPR) mengajak warga tak mudik dengan sosialisasi lewat lagu.

Kementerian Order Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satker Pengembangan Perumahan (Satkerbangrum) menggandeng para musisi Tanah Cairan “Raben” menciptakan sebuah lagu. Lagak tersebut diberi judul ‘Anti Mudik’.

Video lagu yang berdurasi 2, 57 menit itu diunggah di akun Youtube @Satuan Kerja Pengembangan Perumahan pada Sabtu 23 Mei 2020.

Lagu ini menjadi pengingat kepada masyarakat lainnya untuk tidak pegangan dan berlebaran di rumah per supaya pandemi ini segera berakhir.

Baca: Kisah Seorang Korban PHK, Mudik dibanding Jakarta ke Solo dengan Tiang Kaki dan Tetap Jalani Ibadah Puasa

Sebab, bisa saja virus itu beruang di tubuh kita dan tanpa kita sadari akan menular kepada keluarga yang ada di daerah halaman.

“Baca situasi kita harus pintar, lawan Covid-19 jangan sampai menyebar! ” merupakan sebaris lirik dari lagu bergenre hip-hop tersebut. Makna yang dikandung lirik tersebut sangat kuat.

Dalam lagu ini kelompok Indonesia diminta untuk berpikir berpendidikan untuk tidak mudik sehingga pandemi ini akan makin cepat sudah.

Namun, kebalikannya, semasa masyarakat memilih untuk melanggar peraturan pemerintah, virus ini akan lebih banyak menyebar.

Baca: Sebuah Bengkel di Koja Jakarta Utara Hangus Terbakar, Kecelakaan Ditaksir Mencapai Rp 100 Juta

“Mungkin tidak biasanya hari raya tak bergabung, semua punya cerita ingat vila ingat mama, ingat juga virusnya semua dalam bahaya. Nanti telah kena malah jadi tak berdaya, ” bunyi lirik lagu tersebut.

Lagu ini menyimpan pesan agar masyarakat Indonesia tidak egois melakukan mudik. Meskipun tidak mudik, masyarakat Indonesia juga mampu tetap bersilaturahmi virtual. Adanya peraturan mudik yang diterapkan pemerintah ini bertujuan agar penyebaran covid-19 bisa segera diputus.

Raben Penyami adalah seorang kreator serta rapper kelahiran Jakarta, 22 Juni 1987. Pria yang mengawali karier bersama Saykoji ini tumbuh serta besar di Jakarta.

‎Tidak Ditemukan Konvoi Takbiran, Kakorlantas: Bercak Sekat Terkelola Maksimal

0

Laporan Wartawan Tribunnews. com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Kakorlantas Irjen Istiono didampingi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo melakukan pemantauan arus berserakan lintas di malam takbiran, Sabtu (23/5/2020).

Ditemui sudah pemantauan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Istiono mengatakan dari buatan pemantauan pihaknya tidak menemukan adanya konvoi malam takbiran di sebesar ruas jalan ibu kota.

“‎Konvoi malam takbiran tidak ditemukan, semuanya setia pada pemerintah. Saya apresiasi untuk masyarakat yang telah patuh di aturan pemerintah tidak melakukan takbir keliling, ” tutur Istiono dalam keterangannya.

Istiono selalu menilai titik sekat malam takbiran yang dijaga oleh 600 personel lalu lintas Polda Metro Hebat sudah terkelola dengan maksimal. Sehingga tidak ada konvoi dan aliran lalu lintas juga kondusif.

Baca: Lalu Lin Tol Tangerang-Merak Hari Ini Diprediksi Alami Peningkatan

Baca: Cegah COVID-19, Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta, Berikut Daftar Lokasinya

“Di Polda Metro Jaya kondisinya cukup kondusif. Kami tadi pantau beberapa bercak sekat di jabodetabek. Semuanya terkelola dengan maksimal. ‎ Kita bisa lihat kondisi malam ini berantakan lintas terkondisikan” tambahnya.

Diketahui Polda Metro Jaya sejak jauh-jauh hari sudah melarang pelaksanaan takbir keliling saat malam Lebaran tahun 2020 ini.

Untuk itu, polisi akan memperhatikan sejumlah ruas jalan yang umum digunakan untuk takbiran keliling pada tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi corona.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo menilai takbir keliling tidak boleh dilakukan karena bisa mengundang kerumunan lebih sebab lima orang. Selain itu, semasa PSBB warga juga diminta beraktivitas di rumah.

Rancangan Imsak dan Buka Puasa, Sabtu 23 Mei 2020 – Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

0

TRIBUNNEWS. COM semrawut Inilah jadwal imsakiyah untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Sabtu 23 Mei 2020.

Kamar puasa 2020 memasuki hari ke-30 Ramadhan 1441 H pada Sabtu (23/5/2020).

Umat Agama islam wajib memperhatikan waktu imsakiyah semasa Ramadan 2020.

Jadwal Imsakiyah meliputi zaman imsak, salat, dan buka pertarakan Ramadhan 1441 H.

Baca: 55 Ucapan Terlepas Idul Fitri 1441 H, daripada Bahasa Indonesia hingga Inggris

Baca: Rencana Imsak dan Buka Puasa Sabtu 23 Mei, di Makassar, Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Medan

Baca: Rancangan Imsak dan Buka Puasa pada Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya Sabtu 23 Mei 2020

Ini lah jadwal imsakiyah untuk Jakarta, Enau, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Sabtu (23/5/2020).

DKI Jakarta

Imsak = 04. 26 WIB

Subuh = 04. 36 WIB

Terbit = 05. 52 WIB

Duha = 06. 21 WIB

Kurangi Kemudaratan, Maruf Amin Minta Salat Ied Tak Dilakukan Masif Berjamaah

0

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemerintah sudah melarang masyarakat salat Ied secara murni dan berjamaah di masjid ataupun lapangan terbuka.

Kekangan tersebut dalam rangka meminimalisir penyaluran virus corona atau Covid-19.

Baca: Personel TNI Berikan Bimbel ke Anak-Anak dalam Perbatasan Papua

Maruf Amin meminta masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut.

“Karena itu masih perlu adanya mencegah berkumpulnya massa yang banyak untuk mencegah penularan covid 19. Seperti kita tahu bahwasanya situasi covid 19 ini masih belum aman, ” ujar Maruf Amin dalam video dengan diterima Tribun, Kamis, (21/5/2020).

Menurut Maruf Amin, agama mengajarkan agar manusia menjaga kehidupan dari kemungkinan tertimpa bahaya.

Agama Islam mengajarkan agar bani adam senantiasa membangun kemaslahatan dan mengurangi kemudaratan.

“Karena itu di dalam melaksanakan ajaran pegangan kita senantiasa menyesuaikan dengan posisi dan tahun ini hari awam kita masih dalam suasana kedaruratan itu, kebahayaan itu, ” tuturnya.

Oleh karena tersebut, menurut Maruf Amin, apabila masih mengeklaim untuk melakukan salat berjamaah secara masif maka tidak sesuai secara prinsip ajaran agama.

“Yang seharusnya memperkecil bahaya akan tetapi justru memperbesar yaitu memperbesar kerawanan itu, ” tuturnya.

KPK: 3 Tersangka Kasus Suap Pemasokan RTH Bandung Masuk Tahap II

0

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK menyatakan melaksanakan tahap II untuk tiga tersangka kasus dugaan suap pengadaan tanah untuk Bagian Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2012 dan 2013.

3 tersangka itu ialah 2 Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 yakni Tomtom Daabul Qomar & Kadar Slamet; serta Kepala Jawatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kawasan (DPKAD) Pemkot Bandung Herry Nurhayat.

Baca: Pemangku Ketua KPK: Penanganan Bencana dan Korupsi Saling Berimpitan

“Setelah berkas dinyatakan lengkap, hari ini Penyidik KPK melaksanakan Tahap II [menyerahkan Tersangka dan barang bukti] untuk 3 Tersangka kepada Tim JPU, ” sebutan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (20/5/2020).

Selanjutnya kata Ali Fikri, penahanan ketiga tersangka tersebut sepenuhnya beralih kepada JPU dengan dilakukannya penahanan selama 20 keadaan terhitung mulai 20 Mei 2020 sampai dengan 8 Juni 2020.

Yaitu Tomtom Daabul Qomar tetap ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kadar Slamet tetap ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, dan Herry Nurhayat juga masih tetap di Rutan Klas I Jakarta Timur Bagian KPK.

“Tim JPU diberi waktu selama 14 keadaan kerja untuk segera merampungkan tulisan dakwaan dan melimpahkannya ke PN Tipikor, ” kata dia.

Ali mengatakan, persidangan hendak digelar di PN Tipikor Bandung.

Selama proses penyidikan, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 287 saksi dan 4 Ahli buat ketiga tersangka.

Di dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni mantan Kepala Biro Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat (HN), 2 anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 yaitu Tomtom Dabbul Qomar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS), serta Dadang Suganda (DSG) berprofesi sebagai wiraswasta.

Mendes Abdul Halim: 53. 152 Dukuh Telah Salurkan Bantuan Langsung Tunai

0

Laporan Wartawan Tribunnews. com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA – Menteri Tempat dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengutarakan, sebanyak 53. 152 desa telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Lalu, sebanyak 6209 desa sedang menunggu pencairan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Baca: Anggota DPRD Sumut Nyaris Baku Hantam dengan Petugas, Tersebut Duduk Perkaranya

Hal itu disampaikan Juliari usai rapat terbatas secara Presiden Jokowi melalui disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5/2020).

“Desa yang sudah salurkan dana desanya 53. 152 daerah. Kemudian yang ada di Jawatan Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menduduki pencairan 6. 205 (6. 209, red) desa total desa siap 59 ribu desa, ” sekapur Abdul Halim.

Baca: Kata PPP Soal Tagar Indonesia Terserah: Wujud Protes karena Pemerintah Tak Bahana Bikin Aturan

Lebih lanjut, Abdul Halim mengatakan, desa yang sudah melakukan pendataan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara basis RT 53. 156 daerah.

“Desa yang telah Musdeshub (musyawarah desa khusus) 46. 779 desa, ini yang terbaru. Kemudian yang sudah menyalurkan BLT 14. 326 (desa, red), ” jelasnya.